DLM KMJK UNSOED

Dengan ini, menyatakan MENOLAK rencana pemerintah menaikkan harga harga BBM per 1 April 2012. Sikap ini dikeluarkan berdasarkan alasan-alasan berikut:

1. Dalam keadaan Indonesia saat ini dimana belum tersedianya (1) jejaring pengaman sosial sebagai kewajiban pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak ekosob warga negara, dan (2) energi alternatif untuk mensubstitusi BBM sebagai energi tak terbarukan dan bereksternalitas negatif, mensubsidi BBM adalah kewajiban pemerintah guna (1) meredam efek fluktuasi harga minyak internasional yang berimbas ke domestik dan (2) menjamin energi tersebut dapat diakses oleh tiap warga negara.
2. Harga BBM merupakan anchor price atau harga yang menimbulkan efek pengganda terhadap perekonomian makro, dimana kenaikannya akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang lain (inflasi) terutama pangan. Dengan asumsi subsidi BBM saat ini salah sasaran, dengan menaikkan harga, pembebanan yang terjadi pun akan salah sasaran. Masyarakat di kelas sosial-ekonomi terbawahlah yang paling menerima imbasnya. Walau ada asumsi masyarakat dapat beradaptasi dengan harga baru, dalam proses itu, berapa banyak rakyat Indonesia yang akan mengalami putus sekolah, gizi buruk, dan disfungsi sosial lainnya.
3. BLSM tidak menjawab masalah sebagai peredam shock  bagi masyarakat kecil ketika harga BBM dinaikkan. Hal ini karena (1) pemerintah dengan sangat sederhana menerapkan pola penghitungan ekonomi konvensional dalam menentukan besaran dana, (2) rawan politisasi, (3) mendidik budaya konsumtif, dan (4) terbukti gagal dalam tataran teknis distribusi dan juga pemanfaatan dana tersebut oleh masyarakat (untuk ganti rokok, judi, dsb.).

Terdapat ketakutan beberapa pihak bahwa jika harga BBM tidak dinaikkan, APBN akan bocor dan negara akan collapse karena beban subsidi yang sangat besar. Pemerintah harus berhutang lagi untuk menutupi beban tersebut yang menyebabkan ketidaksehatan fiskal. Menanggapi hal ini, BEM UI memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang yang sewajarnya sudah terpikirkan oleh pemerintah.

1. a.      Solusi Jangka Pendek

Khusus untuk tahun ini, karena beban hutang pemerintah tidak boleh melebihi 3% dari APBN, maka pemerintah harus merealokasi anggaran dari pos-pos lain yang kurang penting untuk dialihkan ke subsidi BBM. Salah satu pos yang paling menyedot APBN dan terus naik dari APBN adalah belanja birokrasi (gaji birokrat, biaya protokoler, biaya makan minum, dsb.) yang bahkan terus naik dari tahun 2005 sebesar sekitar Rp123,6 triliun menjadi Rp733 triliun di APBN 2012. Subsidi BBM sendiri pada tahun ini hanya berkisar pada angka Rp123 triliun.

1. b.      Solusi Jangka Menengah dan Panjang

• Menaikkan Pajak

Indonesia sebagai negara berkembang termasuk negara yang tax ratio dari PDB nya rendah, yaitu sekitar 11,5%. Selayaknya Indonesia berhutng lebih banyak, namun dengan alokasi yang jelas yaitu investasi jangka menengah-panjang seperti infrastruktur dan pendidikan. Jika pemerintah menaikkan pajak sebesar 3% saja dari PDB (secara ekonomi itu tidak menimbulkan disinsentif yang besar bagi sektor privat), maka dalam satu tahun pemerintah mendapat tambahan dana sekitar Rp240 trilun.

• Kurangi Secara Signifikan Kebocoran Anggaran

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa APBN negara ini mengalami kebocoran setiap tahunnya. Hal ini karena banyaknya dana-dana mark up dan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah kebocoran itu sendiri tidak bisa diketahui secara pasti. Sebagian sumber menyatakan kebocoran APBN tahun 2012 mencapai 55%, atau sekitar Rp 700 triliun. Artinya, dengan asumsi tersebut, ada uang yang terbuang sia-sia atau tidak efisien sebanyak Rp700 triliun, yang jika diminimalisir tentunya dapat dialokasikan untuk pos yang lebih strategis .
Kapan Subsidi Layak dicabut?
menyatakan bahwa subsidi layak dicabut jika sudah tercipta dua kondisi berikut:

1. Sudah tersedianya energi alternatif (diversifikasi energi) yang murah sebagai pengganti BBM. Saat ini wacana konversi energi BBM ke gas masih jauh dari terlaksana, dimana baru terdapat 14 SPBG se-Indonesia.
2. Sudah tersedianya jejaring pengaman sosial yang layak dimana pemerintah memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar warga negara yang biasanya rentan untuk dikorbankan di masa-masa krisis, seperti jaminan pendidikan dan jaminan kesehatan.